Menyikapi kondisi keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2016 yang mengalami penurunan jauh dari APBD yang telah ditetapkan sehingga banyak kegiatan yang dirasionalisasi.
Photo: murdian

Sehubungan dengan hal tersebut , rombongan komisi III berupaya melakukan pengkajian terhadap potensi sumber penerimaan pembiyaan, salah satunya adalah Evaluasi terhadap kegiatan penyertaan modal kedalam perusahaan daerah (perusda)
Photo: murdian

Komisi III DPRD Kukar dipimpin langsung H.Salehuddin selaku ketua komisi III didampingi Ir. Awang Yacoub Luthman, Hj.Aini Faridah, Sugiyanto, Drs.Fathan Djoenaidi, Suwiono SH, Didik Agung Eko Wahono, Suyono, Buherah,SH, Firnadi Ikhsan, Wisdianto dikuti Kepala Sub bagian Setwan,Tenaga Ahli dan Staf Setwan
Photo: murdian

Pertemuan diterima langsung Khalid selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Surabaya, didampingi Kepala Dinas Pasar, Direktur PDAM, dan beberapa Kepala Perusda di ruang rapat Sekertaris Derah, Lantai II Kantor Walikota Surabaya
Photo: murdian

Dengan adanya penurunan harga minyak Dunia ini sangat berdampak pada menurunya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Photo: murdian

Dengan semakin minimnya penerimaan DBH, minim pula kucuran dana APBD I maupun APBD II yang diterima Pemerintah Daerah Kukar, ditambah lagi tersendatnya kucuran dana transfer Triwulan ke IV 2015, kondisi ini tentunya akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi terutama kewajiban pembayaran proyek yang sudah dikeluarkan SP2D-nya
Photo: murdian

Dalam hali ini anggota komisi III DPRD Kukar yang membidangi Ekonomi dan Keuangan merasa perlu melakukan studi kompratif kebijakan pemerintah daerah ke pemerintah kota di Surabaya
Photo: murdian

Karena pemerintah kota Surabaya mempunyai sejuta pengalaman dan sangat berhasil dalam pengelolaan perusda, banyak hal yang ingin kita gali dan kita pelajari, seperti peningkatan potensi sumber Pendapatan Asli Derah (PAD)
Photo: murdian

Pemerintah kota Surabya sangat berhasil dalam mengatasi semua persoalan yang ada, kita akan pelajari strategi dan kebijakan yang mereka ambil, terutama dalam persoalan penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah kedalam Badan Usaha Milik Daerah BUMD
Photo: murdian