DPRD Kukar Lakukan Kunjungan, Fokus Bahas Pengawasan Infrastruktur dan Penataan Permukiman di Kota Bontang
Plt. Ketua DPRD Kukar Junadi A.Md pimpin rapat (Foto: murdian ) |
|
|
|
HUMPROP- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bontang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada 8–9 Mei 2025.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi, sekaligus melakukan koordinasi dan studi komparatif terkait pengawasan pembangunan infrastruktur daerah serta penataan permukiman.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi,A. Md menyampaikan bahwa kunjungan ke DPRD Kota Bontang, Bersama anggota komisi II,III dan IV DPRD kukar, bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga legislatif, terutama dalam hal pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
"Kami ingin mempererat hubungan kelembagaan berbagi pengalaman sesama DPRD, mengenai peran strategis legislatif dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah. Ini penting untuk memperkuat sinergi dan efektivitas kebijakan pembangunan di Kukar," ungkap Junadi.
anggota komisi III DPRD Kukar (Foto: jong) | |
|
|
Pada hari kedua, rombongan DPRD Kukar melanjutkan kunjungan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Drs. Usman, M.Pd, didampingi sekretaris dan jajaran dinas.
Dalam pertemuan tersebut, Junadi menjelaskan bahwa pihaknya ingin mempelajari lebih jauh strategi penataan permukiman dan pembangunan perumahan rakyat menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan.
"Kami melihat Bontang berhasil melakukan penataan kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih asri. Ini menjadi contoh baik yang bisa kami pelajari, terutama skema program peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan melalui kolaborasi pusat dan daerah, seperti program NSUP/KOTAKU," jelasnya.
photo bersama dinas PUPR kota Bontang (Foto: murdian) | |
|
|
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, menyebutkan bahwa fokus utama kunjungan ini juga menyasar kebijakan strategis dan implementasi program Dinas Perkim Bontang, khususnya dalam penataan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni, serta pengelolaan aset pertanahan.
"Komisi III melihat Bontang telah menerapkan sistem pemetaan digital untuk kawasan kumuh, yang patut kita adopsi. Koordinasi lintas OPD di sini juga cukup efektif dalam menyelaraskan program pembangunan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kami di Kukar," tutur Farida.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Kukar akan merekomendasikan agar Dinas Perkim Kukar mengadopsi pendekatan serupa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat serta sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di Kalimantan Timur dalam membangun kawasan permukiman yang inklusif, tertata, dan berkelanjutan,” tutup Farida. (
mur/hiwn/ijg)
