komisi I DPRD lakukan konsultasi komparatif terkait kebijakan dan penyelesaian ketenaga kerjaan tepatnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenakertrans Jalan Gatot Subroto, Gedung B Lantai 8 Jakarta
Photo: murdian

Abdul Rasid,SE selaku ketua komisi I didampingi Sudirman,S.Pdi wakil ketua DPRD, anggota komisi diantaranya ,Supriyadi,S.Pdi, M.Andi Faisal, Ahmad Jais, Ahmad Yani, Hamdiah Z, Siswo Cahyono,SE, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kukar (Disnakertrans) Panut dan Tenaga Ahli DPRD dan beberapa Staf Sekwan DPRD Kukar
Photo: Murdian

Rombongan diterima perwakilan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenakertrans Bapak Suhat, Andi Awal HKLN, Jmelda Dit.Pengupahan, feryando Dit. Jamsos, Nurahman Dit.KKHI dan Andi H bagian Humas
Photo: Murdian

Photo: Murdian

Supriyadi menambahkan selama ini Kab.Kukar merupakan daerah tulang punggung Pendapatan Negara. Lebih dari 129,87 trilyun pendapatan domestik bruto (PDB) setiap tahun yang disetorkan pemerintah sebagai sumbangsih pada Negara. Namun yang kembali ke daerah sangat sedikit sekali, dengan adanya persoalan ini kita mohon penghentian PHK yang di daerah kami .
Photo: Murdian

omisi I ke PHI kita akan pertanyakan apakah ada kebijakan dan strategi khusus yang dilakukan kekementrian ketenagakerjaan RI dalam menyikapi PHK yang terjadi di Kaltim ini. Kita juga mendesak adanya kebijakan dari kementrian dalam penganggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan Pembina’an tenaga kerja yang terlatih dan perluasan kesempatan kerja
Photo: murdian

Komisi I meminta Kemenaker Sadar atas kondisi ini, kita berharap secepatnya pihak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk memantau kondisi di daerah secara langsung sebelum ada gejolak imbas PHK
Photo: murdian

Photo: