Setelah enam kali mendapat disclaimer sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akhirnya secara mengejutkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Photo: Murdian

Penghargaan WTP ini secara resmi diserahkan Anggota VI BPK Rizal Djalil kepada Ketua DPRD Kukar H.Salehudin dan Bupati Kukar Rita Widyasari pada Rapat Paripurna Istmewa di Gedung DPRD Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau Tenggarong, Senin (8/7/2013).
Photo: Murdian

“Sesuai Undang Undang, BPK berkewajiban memberikan opini. Untuk tahun ini, Laporan Keuangan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2012, kami berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Photo: Murdian

Saya hargai kerja keras Ibu Bupati Kukar. Tapi, kami rekomendasikan segera revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dari level bawah hingga atas untuk pengelolaan dana agar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rizal.
Photo: Murdian

Dia membeberkan bahwa WTP yang diraih kabupaten terkaya di Indonesia ini tidak mudah karena posisi Kukar sebagai kabupaten induk, yang dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat , Kutai Timur dan Kota Bontang. Akibatnya, persoalan aset pemerintah dan penyerahannya cukup lama, membutuhkan waktu dan kerja keras untuk menyelesaikannya.
Photo: Murdian