Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memanggil dua Perseroan Daerah (Perseroda) Tunggang Parangan (TP) dan Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE), di ruang Rapat Komisi II DPRD Kukar, Selasa (19/1/2021).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kukar Hamdan, didampingi Firnadi Ikhsan, Sopan Sopian, Sarifuddin, Ria Handayani, Azhar Nuryadi juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kukar Alif Turiadi serta perwakilan kedua Perseroda TP dan KSDE.

Rapat ini dimaksudkan agar tahun 2021 ini kedua Perseroda ini mampu menghasilkan deviden serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Jadi kami sengaja mengundang teman-teman di Perseroda yang dalam hal ini Tunggang Parangan dan KSDE kita ingin tahu program mereka di 2021, karena yang kita pahami di dua Perseroda kita itu selama ini tidak terlalu mendatangkan deviden yang artinya minim, dan sekarang kita ingin memaksimalkannya, " kata Hamdan

Hamdan mengungkapkan dalam rapat ini, Komisi II ingin mengetahui secara jelas kedua Perseroda terkait langkah-langkah apa ke depan untuk ada nilai signifikan terkait deviden untuk Kukar.

"Kita ingin ada harapan selain daripada program-program yang mereka persentasikan dan sebenarnya situasi dan kondisi corebisnis yang mana kondisi sumber daya alam kita memungkinkan, dan itu sangat memungkinkan, artinya peluangnya untuk mendapat deviden yang besar tinggi sekali, karena kebetulan Perseroda kita itu banyak bergerak di bidang sumber daya alam, dan jika berbicara sumber daya alam kita pahami Kutai Kartanegara sumber daya alamnya luar biasa, " terangnya.

Seperti yang sudah berjalan saat ini, Tunggang Parangan bekerjasama dengan Pelindo, dan ini sudah berproses dan sudah berjalan bahkan mendatangkan deviden, kemudian KSDE juga sekarang melebarkan bidang-bidang usaha sampai ke properti, perkebunan kemudian agro, ini juga merupakan peluang bisnis yang menjanjikan.

"Saat ini Tunggang Parangan masih bangun dari tidurnya, jadi mungkin kalau untuk Januari ini baru melangkah awal lagi karena pembenahan-pembenahan manajemen itu baru dilakukan sejak Juli 2019, kemudian pembenahan dalam hal ini personalnya lagi diadakan perombakan, kemudian mereka bekerja langkah awal Juli 2019 bukan deviden yang dia setor justru informasi hutang senilai 1,2 Miliar, kemudian saat ini per Desember 2020 masih ada hal yang diselesaikan sebesar 50 juta lagi, maka saya berharap Januari ini Tunggang Parangan melakukan percepatan sehingga nanti sebelum mendatangkan deviden bukan informasi-informasi minus lagi yang disampaikan ke kita, " jelas politisi Golkar ini.

Dorongan serta perhatian terhadap kedua Perseroda ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kontribusi positif daerah.

"Sehingga ada PAD untuk Kutai Kartanegara dan kita tidak menggantung lagi dengan dana bagi hasil, dan jika ada yang salah dalam manajerial Perseroda maka harus kita luruskan karena ini tanggung jawab kita bersama, agar kedua Perseroda ini dapat menghasilkan deviden sekaligus memberikan PAD untuk Kukar, " demikian Hamdan (heri/mur)