|
|
 |
Warta DPRD: Puluhan Kontraktor Ngadu ke DPRD Kukar
Puluhan Kontraktor Ngadu ke DPRD Kukar
dprdkutaikartanegara.go.id - 06/01/2021 04:03 WITA
RDP di Gedung DPRD Kukar, untuk mencarikan sosial terkait persoalan yang ada di fasilitasi Komisi III dan II DPRD Kukar (Foto: murdian )
Ketua Komisi II DPRD Kukar Andi Faisal saat pimpin rapat RDP (Foto: murdian) |
| | |
HUMAS DPRD, Puluhan orang perwakilan dari Forum Penyedia Jasa Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi gedung DPRD Kukar, Senin (4/1/2021).
Perwakilan kontraktor ini mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk segera membayarkan hak-hak atas pekerjaan yang telah rampung dilaksanakan di 2020.
Mengingat pentingnya persoalan ini, Ketua Komisi III M Andi Faisal menghadirkan langsung Wakil Bupati Kukar, H Chairil Anwar,SH,M.Hum Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sukoco dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Pemkab Kukar.
Salah satu perwakilan Forum Penyedia Jasa memberikan pendapatnya pada RDP (Foto: murdian) | | | |
Dari pemberkasan yang dilakukan ke BPKAD oleh pihak kontraktor, yang telah diurus untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui pembayaran dari Bankaltimtara, masih ada 1.714 berkas SP2D lagi yang belum cair dari 5.109 berkas.
Akibatnya kontraktor yang sudah merampungkan pekerjaannya pada 2020 lalu, hingga awal tahun 2021 ini belum juga menerima pembayaran.
"Kami tidak ingin ada implikasi hukum dibelakang hari, yang pasti upayakan melakukan pembayaran yang secepatnya. Artinya kita akan konsultasi hukum baik dari BPKP dan intansi terkait, selepas rapat ini kami langsung ke Samarinda untuk segera menyelesaikan ini secepatnya dengan catatan tidak ada permasalahan hukum di belakang hari," kata Sekda Sunggono pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (4/1/2021).
Hal senada ditambahkan Wabup Kukar H Chairil Anwar, yang menyebutkan pada prinsipnya Pemkab Kukar siap membayarkan hak-hak kontraktor. "Pada prinsipnya kami siap membayarkan karena memang uangnya ada, ini tinggal masalah teknis aturan untuk percepatan pembayarannya," sebut Chairil.
Para OPD Teknis ikut hadir dalam RDP di DPRD Kukar (Foto: murdian) | | | |
Sementara itu perwakilan dari Forum Penyedia Jasa, Andi, menegaskan keterlambatan pembayaran sehingga menyebabkan utang ini terletak pada oknum ASN di OPD terkait yang sengaja lalai dan tidak profesional dengan tanggung jawabnya.
"Pada intinya kami ingin dibayar, dan ini sudah kondisi darurat jadi cara penyelesaiannya juga harus cara emergensi, dulu kejadian seperti ini pernah terjadi di 2013 dan Pemkab pada saat itu mampu menyelesaikannya. Ini harus segera diselesaikan karena dampaknya sosial lebih berbahaya lagi dari virus corona karena menyangkut urusan perut," beber Andi. (mur)
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
HUT KOTA TENGGARONG KE -239
|
|
|
|
|
 |
Fotografer: murdian |
|
|
|
