|
|
Warta DPRD: Ketua Dewan Sampaikan Pokir DPRD, Minta 4 Hal Ini Jadi Prioritas
Ketua Dewan Sampaikan Pokir DPRD, Minta 4 Hal Ini Jadi Prioritas dprdkutaikartanegara.go.id - 18/02/2020 12:18 WITA
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Foto: jong)
Ketua DPRD Kukar saat sampaikan Pokir DPRD pada Musrenbang 2021 (Foto: jong) |
| | |
HUMAS DPRD, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid SE, M.Si menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2021 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara, Jumat14/2/2020
Turut hadir Bupati Kukar Edi Damansyah, MM, perwakilan Bappenas, kepala Bappeda Kaltim, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, para Asisten I, II, III di lingkungan Setkab, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Direktrur RS, Perusda, dan anggota DRD Kutai Kartanegara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tamu undangan lainnya.
Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, yang merupakan hasil sinkronisasi antara usulan dari Kecamatan yang disampaikan melalui forum Musrenbang Kecamatan, Pokok-Pokok Fikiran DPRD dan usulan Perangkat Daerah yang merupakan hasil terjemahan dari skala prioritas pembangunan yang terangkum dalam RPJMD dan Renstra OPD.
Musrenbang di Bappeda kukar (Foto: jong) | | | |
Rasid mengatakan posisi DPRD dalam konteks Musrenbang ini adalah menyampaikan aspirasi yang masuk ke DPRD, baik melalui kegiatan reses maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk penyampaian pokok-pokok fikiran DPRD.
Pokok-pokok fikiran DPRD ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 54 huruf a.
"Perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa DPRD telah diambil sumpah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 369, oleh karena itu, pokok-pokok fikiran DPRD yang kami sampaikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disarnpaikan kepada kelembagaan DPRD," katanya.
Menurutnya dalam hal penyusunan rencana pembangunan, ada empat pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, teknokratik, top down dan bottom up serta pendekatan politik. Secara partisipatif, rencana pembangunan yang disusun hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat baik disampaikan melalui forum Musrenbang maupun reses DPRD.
Dalam Pokir DPRD Kukar yang sebelumnya terasa belum maksimal ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah diantaranya :
1. Aset Pelabuhan Amborawang Samboja memiliki nilai strategis pada industri pelayaran, maka segera ditindaklanjuti untuk dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, yang telah berpengalaman mengelola pelabuhan
2. Pengelolaan asset seperti Gedung Putri Karang Melenu, Wisma Atlet, dan Komplek Stadion perlu dijajaki kerjasama dengan pihak ke tiga dalam mengelola asset tersebut.
3. Peluang Partisipate Interest pada blok migas yang telah habis masa kontraknya perlu dilakukan secara proaktif dan dengan kajian yang mendalam.
4. Masih belumnya Revitaliasai Perusahaan Daerah dan Evaluasi Penyertaan Modal yg masih terasa kurang produktif.
"Diantara keempat ini saya mohon segera agar mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti ,sebagai skala prioritas dalam Musrenbang agar tidak semakin menjadi beban permasalahan pada proses pembangunan selanjutnya," katanya.
Sedangkan di bidang pendapatan Pajak dan Retribusi daerah dalam aspek implementasinya perlu mendapat porsi kaji ulang dan sungguh-surgguh dalarn menggali potensi pajak daerah secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif .
"Kita juga mengharap OPD yang bisa menghasilkan pungutan "Pajak dan Retribusi" perlu benar-benar dilakukan tinjauan terkait kinerja yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif dan agar struktur organisasinya bisa menjalankan tupoksinya dengan baik benar, transparan dan akuntabel," ungkapnya
Rasid juga minta adanya perbaikan manajemen pada perusahaan derah untuk mencapai kinerja bisnis yang menguntungkan, revitalisasi Perusda perlu segera dilakukan dan peningkatan pengelolaan objek wisata sebagai bagian untuk meningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi pembangunan daerah.
Begitu pula di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sektor pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari benar-benar menjadi prioritas pembangunan, selain aspek pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara kecamatan , antara desa /kelurahan menjadi pendukung.
Sumber pendanaan alternatif dari swasta misal dari CSR harus dilakukan tata kelola yang baik dengan perbagai prinsipnya antara lain seperti transparansi, dan akuntabel dan perlu disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan di daerah.
"Dalam menjawab tantangan perkembangan untuk Ibu Kota Negara yang baru, sumber daya aparatur dan infrastruktur juga harus dapat porsi dan proporsi kebijakan agar daya dukung Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap permasalahan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, khususnya saat sebagai bagian dari IKN harus segera dipersiapkan dengan dukungan kebijakan anggaran yang memadai," ucap Rasid. (mur/jong)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sekretariat DPRD Kab. Kukar Juara I Pengelola Terbaik JIDH Se-Kalimantan Timur
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JIDH) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kab Kukar) Juara I Sebagai Pengelola Terbaik JIDH Se-Kalimantan Timur Tahun 2023.
|
|
|
|
|
|
Fotografer: murdian |
|
|
|